Analisis Atas Kasus-Kasus Riil Kebijakan Publik

1.        Kebijakan Publik di Sektor Ketenagakerjaan
Yang selalu ramai jadi pembicaraan adalah bisanya kebijakan publik di sektor ketenagakerjaan. Dalam industrialisasi yang digenjot besar-besaran pada umumnya adalah buruh yang menjadi korban. Kebijakan sektor ketenagakerjaan seringnya justru dibuat lebih untuk kenyamana penguasa ketimbang buruhnya sendiri.
Graciela Chichinilsky Richard Falk (1998) memberikan ilustrasi tentang otoriterisme dan pembangunan di Negara berkembang. Proposisi yang ditawarkan adalah bahwa penerimaan negara-negara berkembang akan strategi developmentalisme menyebabkan tersedotnya seluruh energy sebuah bangsa pada pengejaran pertumbuhan . semua pejabat Negara terfokus pada segala upaya peningkatan presentase pertumbuhan ekonomi, GNP dan nilai investasi . untuk menuju kesana , pilihan satu-satunya jatuh pada industrialisasi skala besar.

Untuk menggenjot industrialisasi skala besar sangat dibutuhkan modal yang besar. Sedangkan kelemahan utama Negara berkembang termasuk Indonesia adalah minimnya modal. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mendatangkan big push dari MNC/TNC yang jelas memiliki kecukupan modal untuk sirkuit.
Buruh diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang siap diperjual belikan oleh Negara berkembang bersanding gengan bahan mentah alami. Indonesia mengiming-imingi upah buruh murah dan mental buruh penurut untuk menarik investor. Sebab, bagi investor yang paling penting untuk memilih daerah mana yang ada dijadikan lahan investasi mereka adalah buruh yang murah dan penurut serta sumber daya alam yang tersedia.
Visi kebijakan sektor perburuhan yang lebih menekankan pada kepentingan investor ini bagi pemerintah adalah pilihan yang rasional. Lemahnya bargain Negara berhadapan dengan MN/TNC yang akhirnya harus mengorbankan buruh, itu menunjukkan diplomasi internasional yang dilakukan diplomat-diplomat kita yang sangat lemah dan fundamen ekonomi kita juga rapuh, sehingga pertanyaannya mengapa pemerintah Indonesia lebih memilih jalan pintas pengorbanan buruh ketimbang melakukan diplomasi internasional yang canggih dan kerja-kerja penguat fundamen ekonomi nasional? Apakah pekerjaan ini terlalu sulit bagi kapasitas otak petinggi Indonesia ?
Analisis atas UU Ketenagakerjaan 2003
Buruh masih tetap diobjektifikasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kesejahteraan buruh yang muaranya adalah produktifitas kerja. Padahal sudah jelas bahwa produktifitas buruh adalah pangkal aliensi. Seharusnya kesejahteraan kerja dikembangkan pada spectrum yang lebuh bermakna, yaitu peningkatan bargaining buruh baik dalam internal perusahaan maupun hubungan social politi mereka di masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 52 tentang hubungan kerja, pasal 102 tentang hubungan industrial dan pasal 104-107 tentang relasi politik buruh-pengusaha-negara.
Beberapa hal yang cukup positif dari UU ini adalah pasal 5 yang memuat penegasan pada anti diskriminatif pada kesempatan kerja.  Pasal 39 yang memberikan apresiasi cukup tinggi atas orientasi pada perluasan lapangan kerja, sehingga tidak terjadi dominasi perusahaan asing skala besar. Pasal 42 yang mengatur ketatnya penggunaan tenaga kerja asing yang memang banyak menimbulkan kecemburuan social dan meluaskan hagemoni asing. Pasal ini juga menekankan pada terjadinya transfer of knowledge antara tenaga ahli asing pada tenaga ahli dalam negeri. Pasal 77 yang mengatur tentang waktu kerja juga terlihat cukup proporsional.
Tentang mempekerjakan anak dan perlindungan buruh perempuan, UU ini memang masih jauh dari kesempurnaan.
Sebuah kebijakan seringkali meninggalkan tujuan dasar dari kelompok sasaran yang hendak dikelola oleh kebijakan publik tersebut. Kebijakan ketenagakerjaan misalnya, kendati disebut demikian ternyata isinya bukan kebijakan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja, melainkan kebijakan yang diperuntukkan bagi pengusaha dan penguasa. Sehingga dalam formulasi kebijakan ketenagakerjaan seharusnya kepentingan dari pekerja itu sendirilah yang harus diletakkan di depan. Proses negosiasi politik terjadi dengan menempatkan posisi kepentingan si pekerja sebagai subyek bargaining. Akan tetapi yang terjadi selama ini justru sebaliknya, pekerja menjadi obyek bargaining atau justru malah penonton. Inilah yang menyebabkan kerapuhan social kelas pekerja.
2.        Kebijakan Publik di Sektor BUMN
Kenaikan harga BBM sekarang menjadi iu publik yang sangat marak dibicarakan. Kenaikan harga BBM sesungguhnya bukan karena materi barangnya naik secara ekonomis, akan tetapi dikarenakan dicabutnya subsidi  yang diberikan di sektor itu selama ini. Subsidi BBM diberikan agar harganya murah dan terjangkau olah orang miskin.
Saat ini pemerintah telah manaikkan harga BBM dengan kenaikan rata-rata sebesar 15%. Hal ini adalah fenomena kebijakan yang menarik untuk diamati. Sebab fenomena kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai persoalan yang ada di masyarakat.
Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengurangi subsidi BBM, reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat muncul ke permukaan. Sebab beban yang akan diderita masyarakat tidak hanya beban ekomini, tapi juga beban social yang terjadi dimana-mana, masih akan ditambah lagi dengan ancaman kenaikan biaya hidup dengan naiknya harga BBM. Secara psikologi social ini jelas akan menjadi masalah baru yang mengancam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kekerasan sebagai bagian problem psikologi bangsa ini nampaknya terus membayangi.
Di situasi ini muncul pertanyaan mendasar, mengapa pemerintah tetap hendak mengeluarkan kebijaksanaan pencabuta subsidi BBM? Dan ada banyak jawaban dari pertanyaan itu, pertama alas an sentral dan intinya yaitu persoalan efisiensi anggaran, kedua seiring dengan pelaksanaan AFTA, banyak ekonom pemerintah yang mengatakan bahwa Indonesia perlu meningkatka daya saing, ketiga bila subsidi BBM terus diberlakukan maka Indonesia akan terancam krisis energy dan keempat  adalah besarnya angka penyelundupan BBM yang terjadi selama ini.
Kendati demikian kelompok masyarakat bersukeras bahwa kebijaksanaan menaikkan harga BBM adalah kebijaksanaan publik yang salah juga memiliki alas an yang kuat. Pertama kalu memang perlunya pengurangan subsidi BBM karena efisiensi anggaran Negara, mengapa harus BB yang menjadi korkan? Padahal dana-dana dari APBN dinilai tidak seimbang. Kedua  sebenarnya yang harus dilakukan untuk efisiensi anggaran itu bukan dengan mengurangi subsidi BBM, tapi membenahi kinerja pemerintah. Ketiga persoalan yang dihadapi bangsa ini sebenarnya adlah masalah hutang dan keempat  adalah pengurangan subsidi dari Rp. 41,3T menjadi Rp. 32,289T atau sebesar Rp. 9,001T, dbandingkan dengan dana kompensasi yang hanya Rp.2,8T yang meimbulkan pertanyaan besar.
Di tengah dua argumentasi semacam itu pemerintah ini dituntut untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang tepat. Dan hal ini menjadi tidak mudah bagi pemerintah, sebab desakan dari kondisi yang ada menuntut keputusan tersebut harus diambil seceoat mungkin dengan pertimbangan yang sematang mungkin. Segala bentuk pengluaran harusnya dapat bermanfaat dan berdampak secara ekonomis, utamanya dalam rangka peningkatan surplus.
Kebijakan pencabutan subsidi BBM menjadi sebuah dilemma yang sangat berat. Di satu sisi ketika pemerintah mengakomodasi keinginan rakyat banyak agar subsidi tetap dijalankan, maka dikhawatirkan tidak mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Sebaliknya ketika oemerintah lebih mengakomodasi tuntutan lembaga-lembaga keuangan internasional, maka gejolak social di masyarakat akan makin tak terhindar. Dampak lainnya adalah ketergantungan negara atas kekuatan-kekuatan asing juga makin luat. Untuk itu kita harus melihat masalah subsidi BBM ini bukan hanya dari sis naik turunnya harga BBM saja, malainkan dampak ekonomi politiknya.
Untuk itu seharusnya diperlukan reformulasi kebijakn publik di sektor BBM dengan menggunakan multidiscipline approach. Artnya, pertimbangan pemerintah untuk mencabut subsidi dengan alasan untuk meningkatkan produktifitas, dana pembangunan yang dimiliki ini hanyalah pertimbangan ekonomis. Pertimbangan social dan politik masalah tersebut seharusnya juga masuk dalam analisis kebijakan pencabutan subsidi BBM.
Dari kasus kebijakan pencabutan subsidi BBM ini kita dapat menyaksikan bagaimana kompleksitas kepentingan yang ada dalam sebuah kebijakan publik yang sedang berproses. Di muka yang telah dujelaskan bahwa dengan banyaknya kator yang terlibat dalam satu kebijakan publik, berarti makin banyak pula kepentingan yang berlalu-lalang dala kebijakan publik tersebut. Ini menuntut adanya sikap dan semangat kebijakan publik dari para penentu kebijakan, yakni sejauh mana mereka lebih mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan sekelompok kecil orang. Kita tidak mempersoalkan apakah pilihannya jatuh pada pengurangan subsidi BBM atau tetap memberikan subsidi. Yang dipersoalkan di sini adalah pertimbangan dibalik pilihan tersebut.bila memang dengan mencabut subsidi BBM diyakini kepentingan publik akan secara luas dapat akan terjaga dalam jangka panjang, maka pilihan tersebut dapat diterima. Sebaliknya bila dengan tetap mempertahankan diberikannya subsidi BBM masyarakat malah makin dirugikan dalam jangka panjang maka jelas itu pilihan kebijakan yang salah.
3.        Kebijakan Publik dalam Penjualan Aset Negara
Sering datangnya krisis ekonomi yang dialami Indonesia di penghujung tahun 1990an, makapersoalan berkaitan dengan turunnya produktifitas bangsa pun menyeruak.  Persoalan pokok berkaitan dengan hal in adalah rendahnya  kinerja dari asset seperti BUMN dan miskinnya kekuatan anggaran negara yang dimiliki bangsa ini. Problem seperti ini sesungguhnya dialami oleh banyak negara di kawasan krisis pada masa itu. Hanya yang menjadi perbedaan adalah pemerintah Indonesia lebih senang mencari solusi yang instant dan berwawasan pendek.
Akar masalah penjualan asset yang marak terjadi di penghujung tahun 2003, sesungguhnya sudah dimulai sejak awal krisis moneter tahun 1997. Tena Abeng Menteri BUMN saat itu mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 perusahaan negara demi untuk mendapatkan Rp. 15T. termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh keluarga Soeharto dan menjadi sarang hutang. Dengan langkah iti, ada dua hal yang dicapai, yaitu menutupi kekurangan dana untuk membayar hutang dan sekaligus memutihkan hutang-hutang yang dibuat oleh pejabat BUMN itu sendiri.
Tindakan kriminal ini berlangsung terus menerus sampai sekarang. Di tengah kepanikan mencari dana untuk membayar hutang yang semakin menumpuk, pemerintah menjual perusahaan publik kepada investor asing.
Akibat utama dari penjualan asset-aset milik negara ini adalah serahkannya hajat hidup orang banyak kepadaperusahaan asing. Perusahaan swasta itu tidak segan mengurangi atau bahkan menghapus pelayanan dan produk yang dianggap tidak menguntungkan. Akibatnya pelayanan akan semaki n mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Di samping, masalah menajemen dan buruh, perusahaan negara biasanya dikenal boros kerena member pekerjaan kepada puluhan ribu orang.dimata perusahan asing yang semata-mata memikirkan jumlah keuntungan, jumlah pegawai itu dinilai tidak efisien, sehingga pengambil-alihan senantiasa diikuti pemecatan masal terhadap puluhan ribu pegawai. Tapi sebaliknya perusahaan ini menarik keuntungan dai disiplin dan upah rendah yang ditetapkan dalam BUMN.
Penjualan perusahaan ini adalah langkah putus asa pemerintah untuk mendapatka dana segar secepatnya sekaligus sebanyak mungkin. Tidak disadari bahwa perusahaan negara, betapa pun korup dan tidak efisiennya, adalah milik rakyat serta dibuat untuk kepentingan publik. Dengan hal ini hamper seluruh penyelenggara kehidupan social berada di tangan asing.
Pemerintah sesungguhnya tidak bias menjual perusahaan milik rakyat begitu saja. Seharusnya diilakukan reorganisasi perusahaan besar-besaran dengan memecat pimpinan yang korup, memberantas manipulasi yang meraja lela. Carnya tidak lain dengan memperbesar kekuatan buruh dan pegawai dalam mengelola serta memiliki perusahaan tersebut. Masyarakat sehatusnya juga terlibat dalam menentukan perkembangan perusahaan negara, dan dilibatkan melalui mekanisme tertentu. Kontrol secara langsung oleh rakyat harus diperkuat dan dilembagakan, sehingga kemungkinan penyelewemgan diperkecil dan akhirnya diberantas sama sekali.
Menghadapi persoalan rendahnya kekuatan anggarab itu, negara lantas melirik BUMN-BUMN yang tidak mampu memberikan konstribusi banyak pada negara dan memiliki beban operasional tinggi sebagai sebuah asset yang bias dijual untuk menutupi kelemahan yang ada. Padahal seharusnya BUMN-BUMN tersebut bisa didayagunakan dan ditingkatkan produktifitasnya untuk menopang keuangan negara dalam jangka panjang. Bukan dengan solusi instan dengan menjual asset, memang secara cepat akan mendatangkan dana segar, akan tetapi dalam jangka panjang negara sudah tidak memiliki lagi alat produksi yang kuat sebagai penopang kekuatan anggaran domestiknya.
4.        Kebijakan Tata Ruang Kota dan Hancurnya Lingkungan Hidup
Tata ruang kota yang berkelanjutan adalah sasaran penataan ruang (yang berkelanjutan), yang harus ditujukan lebih lanjut kepada kesejahteraan masyarakat (people prosperity) dan kesejahteraan wilayah (place prosperity) antar generasi. Oleh karena dengan lingkup yang sedemikian luas, keseluruhan dimensi keberlanjutan kota tidak mungkin tercapai jika hanya diusahakan oleh pemerintah. Keberlanjutan hanya akan dapa dicapai jika dilaksanakan dalam bingkai good governance, dimana peran pembangunan bukan hanya oleh pemerintah dan atau swasta atau salah satu stakeholder saja tetapi harus terdapat keseimbangan konstribusi antar pemerintah, swasta/sektor bisnis dan masyarakat madani (civil society) sesuai fungsi masing-masing.
Tata ruang kota terbentuk antara homogenitas yang kaku seragam dengan heterogenitas yang kenyal memberagam sehingga hal yang mudah deskripsinya tetapi sangat sulit dalam implementasinya. Untuk mengatasi masalah semacam ini disarankan suatu bentuk perencanaan kota yang open-ended yang menentukan bagian-bagian tertentu dari system kota yang memberikan peluang bagi bagian-bagian lain (termasuk tidak dapat diperkirakan sebelumnya) untuk bergerak secara spontan.
Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mewadahi aneka ragam kegiatan baik tradisional maupunmodern baik yang bergerak di sektor formal maupun informal.
Ruang Terbuka
     Ruang terbuka dapat dikatakan sebagai unsure ruang alam yang dibawa ke dalam kota atau lapangan terbuka yang dibiarkan tetap seperti keadaan aslinya, ruang terbuka sebagai salah satu komponen. Kota berkelanjutanmerupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka.
Ruang terbuka mempunyai fungsi yaitu:
Fungsi umum: tempat bermain dan berolahraga, tempat bersantai tempat komunikasi social, tempat mendapatkan udara segar, dan lainnya
Fungsi ekologis: penyegaran udara, penyerap air hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistim tertentu, pelembut arsitektur bangunan.
Tata Ruang Kota
Perencanaan tata ruang kota hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan komunitas (social budaya) serta sumber daya selain penekana pada aspek penataan kota dalam bentuk fisik dan visual (land use, system jaringan jalan, infra struktur) dan harus mengakomodasi keterlibatan masyarakatnya. Penataan ruang yang berkelanjutan adalah usaha menerus dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui tindakan penataan ruang. Penataan ruang itu sendiri harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penataan ruang yang berkelanjutan lebih merupaka suatu proses daripada tujuan atau produk. Bidiharjo dan Sujarto (1999) memberika usulan atau rkmendasi untuk meningkatkan kualitas penataan ruang agar dapat berkelanjutan, yaitu: agar pengelola dan penataan ruang kota tidak lagi sekedar management of growth atau management of change melainkan lebih sebagai management of conflict. Orientasi tujuan jangka panjang yang ideal disenyawakan dengan masalah jangka pendek yang bersifat incremental.
Peran serta masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan untuk bisa memecahkan masalah tata ruang kota dan pengolahan lingkungan hidup dengan prinsip win-win solution, tanpa ada yang merasa dirugikan. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kepentingan masyarakat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan yang tidak sekedar berhenti sebagai slogan semata-mata.
Para investor melihat peluang bisnis perumahan di sekitar kota dan berburu tanah berhektar-hektar disana à sebuah wilayah membutuhkan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk area serapan air penghindar hujan, sebagai paru-paru kota. Area ini yang menjadi sasaran para investor bisnis pemukiman à untuk mendapatkan tanah ersebut mereka melakukan berbagai cara dan membelinya melalui kebijakan publik untuk memuluskan aksinya à akibat hasil konspirasi hitam yang berujung pemberangusan lahan, dan masyarakat asli yang kalah, mereka kehilangan daerah resapan dan lebih parah pemerintah merevisi kebijakan untuk mementingkan bisnis pemukiman para investor à hilangnya ruang terbuka hijau membuat daerah perkotaan panas namun mewah dan dilengkapi drainase dengan membuang di pemukiman kumuh, ketika hujan drainase ini akan menjalankan fungsinya yaitu melindungi orang-orang kaya dari banjir dan menenggelamkan orang-orang miskin à  ketika musim kemarau datang orang-orang kembali dikorbankan karena udara yang sangat kering menyebabkan terjadinya kebakaran sebab tak ada sirkulasi kelembaban udara yang cukup à sedangkan lingkungan yang tidak sehat di perkotaan membuat daampak sosiologis dan psikologis yang meningkatkan angka kriminalitas akibat kebijakan publik yang serakah dan tak sensitive dengan lingkungan hidup.
Kebijakan publik saat ini lebih sensitive terhadap factor- factor kelestarian lingkungan hidup. Utamanya hal yang paling signifikan untuk hal ini adalah pada kebijakan publik sektor tata ruang. Sebab kebijakan publik di sektor tata ruang ini adalah landasan dasar dari pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah perkotaan.
Sebagai dampak dari pandangan terhadap kebijakan publik yang terlampau teknokratik dan ekonomis, seringkali kebijakan publik yang ada tidak memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup. Sehingga andaikata kebijakan publik dilakasanakan dengan jujur dan tanpa KKN sekalipun, bila masih teknokratik, lingkungan tetap akan rusak karenanya, sebab semua melulu dihitung secara ekonomis. Terlebih kenyataan hari ini kita banyak melihat kebijakan tata ruang yang memang dibuat untuk keuntungan pengusaha property tertentu. Si pengusaha seperti member sogokan dan pemerintah memeberinya fasilitas kebijakan.
5.        Kebijakan Publik dan Ambisi Peningkatan PAD
Setelah berjalan selama hamper lima tahun, otoda di Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat luas. Ada yang memberikan apresiasi positif, namun ada pula yang berpandangan negative terhadap program otoda.
Evaluasi atas pelaksanaan program otoda selama lima tahun menemukan banyak penyimpangan dan penyempitan makna. Cita-cita ideal otoda harus segera ditegaskan lagi, agar penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaa otonomi daerah itu tidak terjadi.
Pertama, dikatakan bahwa otonomi daerah masih mengalami penyempitan makna, yaitu ketika otonomi daerah hanya dipandang dari sisi keuangan saja, otonomi daerah dianggap sebagai ajang penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Sehingga seringkali justru dengan adanya otonomi daerah masyarakat malah makin terjepit dalam kondisis biaya ekonomi tinggi ( high cost economy). Kondisi ini ditengah keadaan masyarakat kita saat ini yang masih kacau perekonomiannya tentu dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak social tertentu.
Kedua, otoda dikatakan mengalami penyimpangan makna adalah, ketika otoda justru ditanggapi daera-daerah sebagai penyekatan secara tegas wilayah-wilayah antar daerah secara horizontal dan penyekatan hierarki organisasi secara vertikal. Kabupaten atau kota satu menganggap dirinya sangat otonom dan lepas dari keberadaan kabupaten atau kota disekitarnya.
Dalam takaran ekonomi politik otonomi daerah berimbas pada ekonomisme. Hal ini dipicu keharusan dari tiap daerah untuk dapat membiayai anggaran belanja daerahnya masing-masing. Seperti da[at kita lihat dalam pasal 79 UU No. 2 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) PAD (terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan); (2) Dana Perimbangan (jabarannya dapat dilihat pada PP np. 104 tahun 2000); (3) Pinjaman Daerah (jabarannya dapat dilihat pada PP no. 107 tahun 2000); (4) lain-lain pendapatan daerah yang dianggap sah. Selanjutnya tentang dana perimbangan itu kita dapat melihat pada pasal 80 UU no. 25 tahun 1999 yang menyebutkan: (1) Dana Perimbangan (sejalan dengan pasal 6 UU 26/99 DAN JABARANNYA PADA pp 104/2000), terdiri a. dana bagi hasil (DBH) dari hasil PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam (PSDA); b. Dana Alokasi Umum (DAU), dana yang dialokasikan dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka  pelaksanaan desentralisasi; c. Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu, sesuai dengan tujuan pokok dana perimbangan; (2) Bagian daerah dari dana penerimaan PBB sektor pedesaan, perkotaan dan perkebunan serta perolehan hak atas tanah dan bangunan diterima langsung dari daerah penghasilan; (3) Bagian daerah dari dana penerimaan PBB sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan sumber daya alam, diterima daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai UU.
Otoda merupakan sebuah aktualisasi konkret dari strategi politik dsesentralisasi yang dipakai oleh sebuah rezim.
Padas saat reformasi suatu hal yang menggembirakan adalah adanya kebijakan desentralisasi dengan harapan dapat mengekspresikan apa yang menjadi kehendak dan kebutuhannya à akan tetapi kegembiraan tidak berlangsung lama karena setelah perangkat otoda dibentuk, masyarakat elit lokal justru kebingungan karena aspek pembiayaan daerah menjadi sangat berat, secra mendadak diminta untuk mebiayai daerah dengan kekuatannya à bagi daerah kaya melihat peluang untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) yang dimilikinya à bagi daerah miskin mereka kebingungan mencari cara untuk menjadikan uang dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Waktu trasisi yang diberikan berupa DAU (Dana Alokasi Umum) sebagai mediasi sebelum membiayai sendiri à masalah yang dihadapi tidak diimbangin dengan kecerdasan yang cukup dari elite birokrasi, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah seharusnya lebih mampu melakukan super visi masalah à ketidakcerdasan elite lokal ini menjadikan kebijakan pemerintah yang tidak visioner dalam hal peningkatan kemampuan daerah, dan kebijakan retribusi yang jadi sasaran peningkatan kemampuan daerah à akibat pemerintak mengeluarkan kebijakan retribusi yang tidak masuk akal, berbagai sektor yang ada dalam masyarakat dikenai biaya à semua bentuk dan sektor pelayanan ada bayaran nominal yang relative mahal sehingga rakyat bingung sebab kenapa otoda malah membuat hidup lebih susah à kondisi ini juga tidak diimbangi dengan penguatan sektor desentralisasi, yaitu transparasi, uang rakyat banyak diperas melalui kebijakan retribusi tapi tidak jelas aliran penggunaannya à dampak tak sehat lainnya dari kebijakan publik yang menggenjot PAD  ini adalah implikasi pada patologi nasionalisme versus lokalisme. Elite-elite lokal tidak lagi peduli dengan daerah lain, kare daerahnya sudah kaya. Otonomi daerah dengan kebijakan seperti ini justru menjadi egoisme daerah.
 
 
6.        Kebijakan Publik dan Para Makelar Proyek
Ada suatu gejolak paradox reformasi adalah mewabahnya lapangan pekerjaan baru, yaitu makelar proyek. Ironisnya seringkali para pelaku makelar proyek ini adalah mantan aktifis gerakan yang dulunya menggemborkan reformasi dan penghancur KKN. Praktik KKN di Indonesia begitu sulit untuk diberantas ibaratnya kita menguras air laut, dalam hal pelelangan proyek (tender) hingga saat ini tidak terlepas dari rekaya, sehingga system penunjukan langsung masih teta terjadi. Ini akibatkan adannya permainan antara panitia lelang dan pelaksana proyek dengan mengadakan rekayasa tenderisasi proyek.
Memang mengerjakan proyek di lingkungan pemerintahan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa dan tidak wajar. Kebijakan publik yang mengatur tentang masalah ini adalah Keppres 18/2000 pasal 3 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, tak mampu membendung permainan para makelar proyek.
Para makelar proyek biasanya mengaku telah melakukan serap aspirasi proyek yang dibutuhkan masyarakat. Namun mereka tidak sadar bahwa namanya dimanfaatkan oknum tertentu dalam upaya mengegolkan proyek. Modusnya biasa dilakukan dngan pencatutan nama dari penguasa lokal tertentu dan disertai dengan pungutan. Para makelar proyek kemudian meminta imbalan sejumlah uang bila proyek cair. Para calo bahkan menawarkan jasa pembuatan proposal dan mengantarkan ke panitia proyek tender tertentu. Seharusnya untuk menghindari calo, harus ada kebijakan ketat untuk mengancam tidak akan mengegolkan proyek yang diajukan lewat calo.
Banyak pengamat yang sudah biasa melihat orang-orangyang tidak jelas sering berkeliaran di lingkunagn kantor Pemerintah Kota/Kabupaten. Mereka ternyata adalah para calo proyek yang sejak dulu selalu berusaha kasak-kusuk mendekati oknum pejabat agar bisa mendapatkan proyek.
Reformasi atau sebuah perubahan social hanya menguntungkan masyarakat khusus atau elite-elite lokal, dan masyarakat menengah kebawah hanya menjadi penonton. Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh jarang terjadi, sehingga reformasi sering dipersepsi sebagai kebutuhan elite-elite saja à elite-elit masyarakat saja yang menikmati berbagai akses informasi di pmerintahan dan keputusan-keputusan politik di level strategis dan lapisan masyarakat bawah hanya menonton saja à setelah para elite ini mengethui adanya informasi proyek tersebut maka mereka berkeinginan untuk dapat mengaksesnya. Mereka menggunakan pressure berbgai legitimasi yang dimilikinya agar dapat disetujui oleh pemegang legalitas di pemerintah diringi dengan uang à sekian banyak proyek pembangunan itu adalah hasil dari proses kebijakan publik dari pemerintah untuk masyarakat, tetapi para makelar proyek dianggap sebagai ladang uang à pengerjaan proyek yang ditangani oleh bukan ahlinya, karena mereka hanya sorang makelar proyek dan biasanya ada sub kontrak jika pemenang tidak dapat menangani dengan baik à dengan kondisi seperti ini masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan pelayanan publik, sebab pembangunan tidak berprespektif pada kenyamanan rakyat tetapi berprspektif pada keuntungan makelar proyek. sebagai sebuah output dari kebijakan publik, telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga makin jauh dari tujuan instrumen penyejahtera rakyat.
Menkadi sebuah policy maker dan policy actor bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Kondisi dimana kita akan dihadapkan pada berbagai dilemma adalah merupakan makanan sehari-hari.oleh karena sebuah kebijakan (policy) memang sangatlah membutuhkan kebijaksanaan (wisdom). Sebab, bila seseorang pemangkun kebijakan publik yang berprespektif pendek dalam merespon fenomena social, biasa dipastikan bahwa usia politiknya juga akan pendek. Terlebih saat ini kita dihadapkan pada kondisi masyarakat yang miskin kritis, partisipasif dan transparan. Kesalahan kecil dari seorang elite pemangk kebijakan akan cepat di blow up dan akan menjadi gelombang pembentukan opini negative atas jati diri sang tokoh.
Kebijakan publik itu selalu memiliki dua sisi yaitu pro dan kontra. Pada masa lalu ketika para pemangku kebijakan dihadapkan pada kondisi semacam ini mereka bisa menggunakan pendekatan. Berbagai kalangan yang mencoba untuk berposisi sebagai antitesa sebuah produk kebijakan dapat diberangus, demonstran dipenjara dan media krits didrebel. Tapi saat ini demokratisasi makin membesar, dan dilemma-dilema kebijakan disikapi seraca arif, sehingga kemampuan manajemen dan teknologi pokitik bagi para politisi saat ini jauh lebih tinggi dari pada masa otoritarianisme.
Dalam studi kebijakan publik berkembang pula wacana tentang perubahan kebijakan (policy change). Wacana ini muncul sebagai gerakat kritis rakyat banyak yang seringkali dirugikan oleh kebijakan publik. Sayangnya perubahan kebijakan publik itu umumnya hanya mengganti posisi saja antara yang pro dengan kontra. Inilah yang tak heran para rules atau elite kebijakn publik pusing menghadapi dilema kebijakan publik karena masalh yang sudah sedemikian kompleks di masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s